Bisnis

Pengetahuan tentang cara menghitung pajak berguna bagi pembayar pajak dalam proses pelaporan. Itu juga harus wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan pemahaman. Proses perhitungan memiliki tantangannya sendiri, terutama saat menggunakan metode manual. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan sistem HRIS untuk membantu menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan.

Berapa pajak penghasilan?

Ini adalah jenis pajak yang pemerintahnya kumpulkan pada pendapatan individu dan bisnis yang diproduksi di dalam wilayah negara dalam periode atau tahun pajak. Secara hukum, wajib pajak harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan setiap tahun untuk menentukan kewajiban pajak mereka. Dasar hukumnya adalah UU No. 7 tahun 1984.

Ini adalah pajak langsung yang meningkat pemerintah pusat, itu adalah tanggungan pembayar pajak dari orang atau badan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pajak penghasilan tidak boleh menjadi pihak pertama yang beralih ke pihak lain. Pajak ini adalah sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendanai layanan publik, membayar kewajiban pemerintah, dan menyediakan barang untuk warga negara.

Subjek pajak

Subjek pajak adalah individu dan lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang pajak yang berlaku. Berdasarkan kondisi seseorang atau entitas bisnis berdomisili atau berdomisili di Indonesia pada khususnya. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari:

• pribadi atau individu.
• Warisan yang belum dibagi sebagai pengganti tunggal berjudul.
• Tubuh yang berdiri dan beroperasi di Indonesia kecuali badan non-komersial juga pembiayaan berasal dari APBN / APBD.
• Formulir bisnis tetap (tetapi) adalah bentuk bisnis pribadi dari orang-orang yang tidak tinggal di Indonesia seperti orang asing atau warga negara Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan di Indonesia. Dapat menjadi cabang perusahaan, kantor perwakilan, bangunan, pabrik, lokakarya, gudang, dan lainnya.

Subjek pajak akan dikenakan pajak jika Anda menerima atau mendapatkan penghasilan. Nilai setiap pajak sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan, mantan karyawan, penerima pesangon, pensiunan, atau individu yang menerima pendapatan lainnya.

Obyek Pajak

Pada dasarnya, objek Pajak PPH dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Penghasilan dari hubungan kerja

Penghasilan yang dapat diperoleh melalui hubungan antara karyawan dan pengusaha seperti gaji, honorarium, manfaat, upah, dan lainnya.

2. Penghasilan dari kegiatan bisnis

Termasuk pendapatan dari kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan keuntungan, misalnya adalah kegiatan bisnis tertentu.

3. Penghasilan Modal

Ini adalah pendapatan yang diterima sebagai imbalannya modal. Dapat berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Seperti minat sebagai imbalan untuk meminjam uang atau royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta.

4. Penghasilan lainnya

Ini adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya tetapi masih memenuhi konsep dasar pendapatan. Contohnya adalah hadiah dan penghargaan, pelepasan hutang.

Persentase pajak

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif menggunakan tarif progresif yang berarti semakin tinggi pendapatan pembayar pajak menerima penerimaan, semakin besar pajak negara yang dipotong.

Di bawah ini adalah tingkat PPH 21 berdasarkan undang-undang PPh:

• Wajib Pajak dengan penghasilan hingga Rp50.000.000 per tahun tarif pajak 5%
• Penghasilan di atas Rp 50.0000.000 menjadi Rp250.000.000 setahun tarif pajak 15%
• Di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per tahun tarif pajak 25%
• Di atas Rp500.000.000 setahun dikumpulkan tarif pajak 30%

Orang yang memiliki penghasilan berdasarkan kriteria ini, tidak dikenakan pemotongan pajak. Namun, mereka masih perlu melakukan laporan pajak untuk kelancaran peraturan anggaran negara setiap tahun.

Komponen Pajak Penghasilan

• Penghasilan rutin

Pendapatan bahwa wajib pajak rutin menerima, terdiri dari gaji dan manfaat dasar.

• Penghasilan tidak rutin

Adalah upah atau gaji yang diterima karyawan, misalnya bonus dan THR.

• BPJS Fee

Pemberi kerja dan pekerja membayar kontribusi BPJS dengan persentase pangsa gaji yang telah dinyatakan dalam peraturan pemerintah.

• Jaminan kecelakaan kerja

Memberikan perlindungan atas risiko yang tidak disengaja yang terjadi dalam hubungan kerja atau dalam bentuk kompensasi.

• Asuransi jiwa

Kompensasi tunai yang diberikan perusahaan kepada ahli waris ketika tenaga kerja mati.

• PPH 21 & BPJS menguntungkan bahwa perusahaan membayar

Beberapa uang yang diberikan perusahaan untuk membayar PPH dan BPJS, adalah komponen peningkatan pendapatan kotor.

• Asuransi kesehatan
• Pengurangan pendapatan kotor

Penghasilan tidak Kena Pajak

Selain komponen dalam pajak penghasilan di atas, ada juga PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang bertindak sebagai kompensasi pengalihan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

Sesuai dengan Direktur Jenderal Peraturan Pajak No. PER-16 / PJ / 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101 / PMK.010 / 2016, berikut adalah tarif PTKP yang perlu Anda ketahui:

• Rp. 54.000.000 per tahun atau Rp. 4.500.000 per bulan untuk pembayar pajak pribadi
• Rp. 4.500.000 per tahun atau Rp. 375.000 per bulan pembayar pajak tambahan
• Rp. 54.000.000 per tahun atau Rp. 375.000 per bulan untuk istri yang pendapatannya bergabung dengan penghasilan suaminya
• Rp. 4.500.000 per tahun atau Rp. 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota darah dan keluarga semenda dalam garis lurus dan mengadopsi anak-anak yang sepenuhnya tergantung, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi

Formula: PPH 21 = tarif pajak X (Pengurangan Pendapatan)

Lakukan ekstraksi antara tarif pajak dengan jumlah bruto dari pendapatan yang ditetapkan. Umumnya pendapatan yang diterima akan dikurangi dengan elemen reduksi yang juga ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Contoh

• Putra adalah seorang karyawan, wajib pajak yang belum menikah
• Gaji per bulan = Rp 8.000.000
• Penghasilan bersih per tahun = Rp 8.000.000 x 12 = Rp 96.000.000
• Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp 54.000.000
• Penghasilan Kena Pajak Putra = Rp 96.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 42.000.000

PPH 21= 15% X RP 42.000.000 = RP 6.300.000

Kesimpulan

Kehadiran teknologi adalah masalah yang diperlukan untuk SDM. Jurnal by Mekari menyediakan sistem HRIS yang menyediakan kenyamanan dalam menghitung gaji dengan fitur-fiturnya yang terintegrasi dan disesuaikan.

Selain itu, Jurnal juga didasarkan pada teknologi cloud sehingga Anda dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja secara realtime. Selain itu, jurnal juga telah terintegrasi dengan lebih dari banyak aplikasi, salah satunya adalah klikpajak oleh Mekari, aplikasi pajak resmi untuk mitra DJP resmi. Keberadaan sistem integrasi dalam jurnal ini tentu saja akan membuat Anda lebih produktif dan fokus pada menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Dengan integrasi jurnal dan klikpajak by Mekari, Anda tidak perlu lagi repot dalam menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk melaporkan pajak secara online melalui Jurnal by Mekari. Anda dapat dengan mudah melaporkan pajak bisnis Anda dan dengan cepat melalui Jurnal dan Jurnal Integrasu by Mekari. Akses jurnal di https://www.jurnal.id/id/fitur/pajak/ dan dapatkan akses gratis selama 14 hari.